Image of Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No.13 Tahun 2016

Text

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No.13 Tahun 2016

Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut: Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan; Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi; Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindakan Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi; Hukum Acara Pidana yang mengatur Korporasi sebagai subjek Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi; Pihak yang menanggung pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi; Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Sanksi Pidana yang diancamkan; Penjatuhan Pidana bagi Korporasi harus bersifat Ultimum Remedium (upaya terakhir); dan hal-hal lain yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016.

Bibliografi : halaman 141-144

Ketersediaan
P00120S345 KRI s C.1My LibraryTersedia
P00121S345 KRI s C.2My LibraryTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
345 KRI s
Penerbit
Jakarta : Sinar Grafika.,
Deskripsi Fisik
xii, 237 halaman : ilustrasi ; 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-007-759-1
Klasifikasi
345
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cetakan pertama, Februari 2018
Subjek
Hukum pidana ekonomi Korporasi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar